Jumlah Pulau di Indonesia

Berapa Jumlah Pulau di Indonesia?


Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga akan karunia kekayaan alam yang melimpah sehingga negara kita disebut sebagai sekeping surga, bagaimana tidak dengan kekayaan alam yang begitu melimpah mulai dari laut yang luas, daratan yang subur terhampar luas, sungaisungai memanjang dan membelah pulaupulau di negara kita Indonesia ini. Sebagai warga Indonesia apakah kita tau atau pernah menghitung berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? biasanya kita hanya tau nama-nama pulau besar dan sebagian pulau kecil. diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan masih banyak pulau-pulau lainnya yang berjumlah lebi dari 17.000 pulau lainnya. Tidak terbayang bukan betapa kayanya negara tercinta kita ini. Sebagai warga negara yang baik dan mencintai negaranya sudah seharusnya kita menjaga dan tidak merusaknya agar anak cucu kita juga dapat menikmati segala kakayaan alam yang indah ini.

Jumlah Pulau di Indonesia

Jumlah Pulau di Indonesia - Indonesia adalah negara kepulauan, terbentang dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua, yang terbentuk dari ribuan pulau besar dan kecil, yang terhubung oleh berbagai selat dan laut.  Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau.

Tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memublikasikan sebanyak 6.127 nama pulau-pulau di Indonesia. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.508, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang mencatat sebanyak 6.489 pulau bernama, termasuk 374 nama pulau di sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah.

Data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan dari para gubernur dan bupati/wali kota, pada tahun 2004 menyatakan bahwa 7.870 pulau yang bernama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama.
Dari sekian banyaknya pulau-pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama.
peta Indonesia map maps province
gambar jurnalmaritim.com


Sebagai negara maritim Indonesia memiliki garis pantai 95.181 km dan menjadikannya sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Namun, selama itu pula Indonesia masih belum bisa merapikan akurasi datanya tentang kelautan dan perikanan.
Salah satu yang hingga kini masih diperdebatkan adalah jumlah pulau yang ada di Nusantara. Selama ini, banyak yang menyebut jumlah pulau dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua adalah 17.500an pulau.


Baca juga Jumlah Provinsi di Indonesia

 
Berdasarkan informasi yang dikatakan Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, saat serah terima perangkat pendukung infrastruktur informasi geospasial di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf Jakarta, pada 7 Mei 2014. Perangkat tersebut merupakan dukungan dari BIG kepada Kemenparekraf untuk turut membantu membangun bidang kepariwisataan Indonesia. Mari Pangestu sangat tertarik saat Asep Karsidi mempresentasikan ina-geoportal, karena program ini dapat mempermudah Kemenparekraf untuk mengetahui dan mempublikasi tempat-tempat pariwisata yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri.


Kunjungi juga Tempat-tempat Wisata di Yogyakarta


Dijelaskan pula oleh Asep Karsidi, bahwa jumlah tersebut ( 13.466 pulau ) sudah diakui dunia internasional dan tercatat di PBB.  Melalui United Nations Group of Experts on Geographical Names (UN GEGN), dimana Indonesia bergabung di dalamnya, setiap tahun dapat memberikan informasi jika ada penambahan jumlah pulau.  Penghitungan jumlah pulau ini dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi Indonesia.

 Jumlah Pulau di Indonesia pada tahun 2018

Jumlah pulau yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipastikan akan  bertambah lagi setelah Pemerintah Republik Indonesia merilis data terbaru ketika berlangsungnya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Dari data yang dirilis Kemerintah Kelautan dan Perikanan (KKP), Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini terdiri dari 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi.

Sebelum jumlah mutakhir tersebut dirilis oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada awal 2017 lalu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP lebih dulu merilis jumlah pulau di Republik Indonesia yang sudah terverifikasi. Saat itu, dilaporkan bahwa Indonesia sudah terdiri dari 14.572 pulau atau jumlahnya lebih banyak 1.106 pulau dari data resmi sebelumnya.

Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta mengatakan, sejak tahun 2015 hingga bulan Juli tahun 2017 dilakukan verifikasi jumlah pulau yang ada di Indonessia dan hasilnya didapat bahwa jumlahnya adalah sebanyak 16.056 pulau. Dengan demikian, jumlah pulau yang terverifikasi saat ini bertambah 2.509 pulau.

“Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB pada konferensi ke-11 sidang UNCSGN. Sehingga, total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ucap Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta.
Sidang UNCSGN yang dimaksud, kata Brahmantya, adalah United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names yang berlangsung pada 7 Agustus 2017 lalu. Pada sidang tersebut, Indonesia diwakili KKP bersama Delegasi RI yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Kita laporkan berupa data pulau bernama ke PBB. BIG merupakan National Names Authority dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi,”.
Brahmantya mengatakan, sebagai instansi yang terlibat, KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi (bahasan ilmiah tentang nama tempat, asal-usul, arti, penggunaan, dan topologinya), validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga 2017.

Sebelum dikukuhkan dalam sidang PBB tahun ini, pengukuhan oleh PBB untuk pulau-pulau bernama yang terverifikasi terakhir kali dilaksanakan pada 2012 atau lima tahun yang lalu. Saat itu, pengukuhan dilaksanakan pada sidang ke-10 UNCSGN.
“Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,”.

Pembakuan Nama


Selain sidang UN  CSGN, pada pekan yang sama juga digelar Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UN GEGN). UN GEGN melalui 24 divisi geografis/linguistik dan kelompok kerjanya, menangani masalah pelatihan, digital file data dan gazetteers, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.

Adapun, keberadaan UN GEGN bagi setiap negara adalah sebagai pihak yang memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara. Kemudian, setelah itu didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti gazetteers, atlas, basis data berbasis web, pedoman toponimi atau nama, dan lain-lain.

“Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UN GEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara,” tutur Brahmantya.

Selain berpartisipasi aktif dalam melaporkan jumlah pulau bernama, Brahmantya mengungkapkan, pada sesi ke-30 sidang UN GEGN ini Indonesia melalui anggota Delegasi RI juga berperan aktif dengan mengikuti sebanyak 7 (tujuh) working group tematis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan tersebut.

Adapun, working group yang dimaksud, adalah Features beyond a single sovereignty and international cooperation , Toponymic data files and gazetteers , Terminology in the standardization of geographical names, Country names, Exonyms, Toponymic education , Geographical names as culture, dan heritage and identity.

“Diharapkan keikutsertaan Delegasi Republik Indonesia dalam working group tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil,”.

Jumlah pulau paling mutakhir tersebut resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pulau Terdepan Bertambah Lagi

Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan mengatakan, sejalan dengan program KKP yang akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, PRL menjabarkannya dengan memulai pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.
Sebelum 2017, kata Agus, jumlah pulau kecil dan terdepan adalah 92 pulau. Namun, itu berubah karena pada 2017 bertambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau.
Selanjutnya, menurut Agus, ke-111 pulau tersebut akan segera dilegalisasi, diberikan nama, dan dikelolanya dengan lebih baik lagi.
“Itu target kita tahun 2017 ini. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan.
Agus mengungkapkan, untuk rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terdepan yang akan dilaksanakan pada 2017, itu akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan melakukan koordinasi, maka diharapkan akan ada keselarasan dalam menertibkan pulau-pulau tersebut.

“Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya,” lanjutnya.
Di antara kementerian dan lembaga tersebut, Agus mengakui bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan rencana maupun data.
“Selain itu, kita juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut,” tandas dia.
“Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya,” tambah dia.

Hak Anak Pesisir

Sementara itu, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritik kebijakan Pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil. Di antara mereka, terdapat anak pesisir yang nasibnya masih belum menentu hingga saat ini.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, persoalan anak pesisir sampai kapan pun akan terus ada, mengingat mereka tinggal di lokasi yang jauh dari perkotaan. Tanpa ada pembangunan yang terencana baik, anak-anak pesisir akan terabaikan. Namun, dengan pembangunan yang bagus, anak-anak pesisir juga belum terjamin masa depannya.

Susan mencontohkan, kasus yang sedang hangat saat ini adalah pembangunan pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan proyek reklamasi tersebut, meski terkesan megah, tetapi justru merenggut masa depan anak-anak pesisir yang tinggal di sekitarnya.

“Hari ini puluhan anak pesisir di Teluk Jakarta menuliskan sejumlah harapan kepada Pemerintah, diantaranya: negeri ini lebih berdaulat di atas tanah dan airnya; masyarakat pesisir memiliki laut yang bersih dan sehat, serta orang tua mereka mampu melaut lagi,” ungkap Susan menyebutkan harapan anak-anak pesisir yang tinggal di Marunda Kepu dan Muara Angke tersebut.
Susan berharap, dengan adanya reklamasi di Teluk Jakarta, itu membawa dampak buruk bagi anak-anak nelayan yang ada di kawasan tersebut. Untuk itu, dia mengingatkan agar Pemerintah bisa membuka hati untuk melihat lebih dekat kondisi anak-anak pesisir di Teluk Jakarta.

Di pesisir Jakarta tersebut, Susan menyebut, terdapat 3790 rumah tangga perikanan (RTP) dan 60.221 anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Anak-anak tersebut, kata dia, memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain di seluruh Indonesia.

Susan menjelaskan, berdasarkan konvensi Hak Anak PBB pada 1980, terdapat 10 hak yang harus diberikan kepada anak-anak, yaitu:
1) Hak untuk bermain;
2) Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3) Hak untuk mendapatkan perlindungan;
4) Hak untuk mendapatkan nama;
5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6) Hak untuk mendapatkan makanan;
7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8) Hak untuk mendapatkan rekreasi;
9) Hak untuk mendapatkan kesamaan; dan
10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

 
Proyek reklamasi yang sedang berlangsung di Teluk Jakarta memberi gambaran dengan jelas bagaimana nasib anak-anak pesisir setelah tempat tinggal dan mencari rezeki bagi orang tua mereka digusur untuk kepentingan pembangunan.
“Mulai saat ini, negara harus hadir untuk memperhatikan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak pesisir di Indonesia,”.

 

Berikut nama 5 pulau besar/utama di Indonesia :

1.    Pulau Jawa

2.    Pulau Kalimantan

3.    Pulau Sulawesi

4.    Pulau Sumatera

5.    Pulau Papua


Demikian artikel tentang Jumlah Pulau di Indonesia semoga dapat bermanfaat. Baca juga artikel tentang Letak Negara Indonesia.

Related Posts:

2 Responses to "Jumlah Pulau di Indonesia"

  1. ini tak kalah kerenya bro
    Pulau di Sultra Yang Rugi Jika Tak Dikunjungi
    http://zonangopi.blogspot.com/2016/01/pulau-di-sultra-yang-rugi-jika-tak-dikunjungi.html

    ReplyDelete